Menyoal Pemberdayaan Masyarakat Ala Muhammadiyah

Ada sedikit persoalan yang mengganjal ketika penulis mengikuti milis Muhammadiyah society yang banyak membahas tentang Muhammadiyah dan juga hal-hal baru, yang menggelitik di Muhammadiyah. Pasca demo buruh di Surabaya yang begitu menggugah ada sebuah posting dalam subject itu kalau tidak salah berbunyi “Demonstrasi buruh, dimanakah Muhammadiyah?” Dari berbagai tanggapan yang muncul tampaknya kita (baca: Muhammadiyah) tidak begitu memperhatikan massa yang paling terpinggirkan di masyarakat Indonesia ini.
Dengan munculnya beberapa tanggapan menunjukkan jawaban yang cukup “diplomatis” untuk mendidik anak buruh agar tetap sekolah dan menjadikan sekolah murah untuk anak para buruh. Tapi ini menjadi persoalan, apakah yang ditawarkan sekolah Muhammadiyah agar anak-anak itu mau masuk? Cukupkah dengan promosi sekolah murah? Padahal pemerintah juga sudah memberikan “sekolah gratis” untuk pendidikan dasar.

Mungkin ada benarnya juga tulisan Kuntowijoyo bahwa Muhammadiyah juga SI itu bisa memperhatikan mereka yang terdidik dan para pedagang, tetapi tidak begitu lihai untuk mengelola buruh. Dari uraian ini sebenarnya penulis hanya mengulang dari apa yang pernah ditulis oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah sebelumnya yaitu tentang Al-Ma’un itu sendiri. Dan kita telah menisbatkan diri sebagai organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang pada awalnya adalah pejuang-pejuang Al-Ma’un. Di mana telah jelas digambarkan disitu tentang para pendusta agama. Mereka yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dan Kyai Dahlan telah meluaskan pengertian dari dua terma itu sehingga muncullah beberapa ikon Muhammadiyah yaitu panti asuhan, sekolahan dan PKU.

Adakah yang salah dari terma-terma Muuhammadiyah itu? Muhammadiyah yang telah berumur hampir satu abad dan telah menghasilkan banyak produk pemikiran ini ternyata seolah telah menjadi “kapitalis baru” di lini layanan sosial dan pendidikannya. Dimana kualitas sekolah Muhammadiyah di bawah rata-rata, kalaupun itu ada yang baik maka harus dibayar mahal. Demikian pula layanan di rumah sakitnya maka akan sangat sulit dijangkau oleh mereka yang pas-pasan dan terpaksa harus masuk rumah sakit. Maka tidak ada salahnya kita mulai bertanya dari segala produk pemikiran yang telah dihasilkan oleh Muhammadiyah itu. Sehingga kita mendapatkan sebuah gambaran keberpihakan dan pemberdayaan Muhammadiyah untuk rakyat.

Al-Ma’un: Teologi Aksi
Mungkin sudah bosan dan terlalu sering kita mendengar dan membaca tentang Al-Ma’un. Tetapi inilah yang menjadikan Muhammadiyah itu harus ada. Pembacaan Qur’an dan penafsirannya telah begitu lekat dengan Muhammadiyah. Sehingga pantas untuk disebut sebagai “ideologi”-nya Muhammadiyah dalam beramal dan membangun amal usahanya. Di luar itu “ayat Muhammadiyah” yang sering dijadikan rujukan adalah QS. Al Imran: 10 menjadi sebuah pemompa semangat, harapan dan juga yang begitu membanggakan kita. Dan ayat inilah yang menjadi pedoman dalam ISP (Ilmu Sosial Prophetik) yang digagas Kuntowijoyo, di mana aktivisme sosial dalam hal ini untuk ikhtiar kebaikan dan mencegah adanya kemungkaran, tetap dalam bingkai dan ranag ilahiyah.

Dalam setiap gerakan memiliki sebuah pedoman dan panduan gerak demikian juga dengan Muhammadiyah ini. Jika dalam berbagai gerakan sosial berbasis ideologi dan sebagian yang lain menggunakan teologi, semisal Teologi Pembebasan di Amerika Latin. Maka Muhammadiyah sudah cukup mempunyai itu yaitu sebuah teologi “pembebasan” Al-Ma’un. Dengan perangkat dan semangat inilah Muhammadiyah tetap eksis di bumi nusantara ini dimana-mana gerakan seangkatannya sudah banyak yang hilang. Gerakan berbasis teologi inilah yang mestinya dapat mendorong warganya untuk bergerak atas dasar ilahiyah sebagai bentuk ekspresi keimanannya.

Dan aktivisme sosial adalah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari praktek agamanya. Dalam teologi pembebasan telah menjadikan konteks lokal yang dihadapi masyarakat menjadi sebuah semangat dalam pembacaan ulang Injil di komunitas rakyat tersebut, sehingga rakyat dalam komunitas merasakan akibat nyata dari yang mereka amalkan dalam beribadah dan membaca Injil tersebut, utamanya dalam membaca penindasan yang menimpa merema dalam kehidupan kesehariannya, lalu bagaimanakah Al-Ma’un ini?

Ketika rakyat dalam penindasan maka seolah agama menjadi “penawar” dari penderitaan (dalam kasus iklan kenaikan BBM). Ketidakmampuan untuk menjangkau pendidikan disebut keterbelakangan, ketika petani tidak mendapat keuntungan dari pertaniannya seolah itu biasa saja, maka dimanakah agama itu? Seolah yatim dan miskin kita sempitkan lagi maknanya dalam pandangan hubungan keluarga dan sekedar hubungan ekonomi semata. Sehingga semangat lahirnya panti asuhan, sekolahan dan PKU telah hilang dari alam bawah sadar kita. Padahal Al-Ma’un ini adalah ruh yang mendasari setiap gerakan yang ada di Muhammadiyah ini. Sebagai basis teologi maka bukan sekedar pembatal dari kewajiban semata, maka Al-Ma’un ini menjadi suatu praksis agama. Sehingga agama menjadi lebih terasa di dunia yang tak lagi mengenal akan kehadiran Tuhan karena telah terbuai dengan materialisme dan kebudayaan modal. Dengan pemahaman inilah kita akan kembali menangkap makna dari adanya Al Ma’un di Muhammadiyah ini, pembacaan teks berbasis pada konteks kemasyarakatan yang terjadi.

Pemberdayaan Rakyat Implementasi Ibadah
Dalam sebuah gerakan ada beberapa bagian yang selalu ada yaitu basis ide, ideologi maupun teologi yang mendasari adanya gerakan itu dan juga cara atau sistem yang dipakai dalam mewujudkan gerakan itu sendiri. Setelah kita membaca basis teologi Muhammadiyah sekira itu telah tercakup berbagai hal yang menjadikan kita harus melakukan gerakan.

Islam, demikian kita sering menyebut, bukanlah sekedar agama yang mengatur peribadatan semata tetapi juga mengatur dalam tatanan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Sebagai gambaran adalah apa yang telah termaktub dalam rukun Islam, dan lima pointer yang disebutkan tidak ada sesuatu yang terlalu menyebut untuk sekedar kebutuhan individu semata. Permulaan dari kesaksian akan Tuhan dan Rasul, kemudian tentang dimensi shalat sebagai komunikasi dengan Tuhan maupun dalam hubungannya dengan kemasyarakatan. Kemudian empati kita kepada yang tidak berkecukupan dengan puasa yang langsung sebagai ibadah yang khusus untuk Tuhan, kemudian zakat sebagai wujud kepedulian dan kewajiban untuk berbagi rizki, dan haji dimana kesetaraan manusia ditunjukkan serta kurban perwujudan penghilangan sifat-sifat kehewanan.

Produk-produk pemikiran Muhammadiyah telah banyak dari yang bersifat fiqh hingga dalam sosial politik. Produk pemikiran Muhammadiyah dalam pemberdayaan rakyat adakah? Dalam berbagai ranah, penulis yakin bahwa Muhammadiyah sudah menghasilkan itu, tetapi dalam pelaksanaannya sangat sulit untuk implementasi itu semua. Belajar dari berbagai gerakan penulis melihat bahwa GJDJ (Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah) adalah sebuah alat dan sistem yang dapat digunakan untuk melakukan pemberdayaan rakyat. Dimana pendekatan jamaah dalam hal ini sebanding dengan apa yang sering disebut dalam teologi pembebasan adalah CDB (Community Development Base) dimana kelompok-kelompok kecil rakyat bisa berdiskusi masalah agama dan juga keseharian mereka.

Dengan perluasan akan makna dakwah menjadi dakwah yang emansipatoris maka Muhammadiyah akan mampu membangun basis massanya. Pemaknaan dakwah yang emansipatoris inilah yang bisa dipakai untuk mengimplementasikan teologi Al Ma’un. Sehingga dakwah Muhammadiyah tidak lagi sekedar meneguhkan identitas keislaman tetapi juga berjuang untuk kemanusiaan. Dan disinilah peran jamaah dalam GJDJ ini seharusnya dilaksanakan, sehingga pendekatan berbasis rakyat secara langsung ini dapat dipakai di ranting-ranting Muhammadiyah di Indonesia ini. Sehingga pemberdayaan rakyat sebagai bentuk aksinya betul-betul menyasar kepada rakyat. Dimana rakyat telah terkungkung oleh dunia materialisme dan jerat kapitalisme global yang sangat menyesakkan dan memarginalkan rakyat. Kemudian bagaimanakah basis jamaah ini, Muhammadiyah memang elitis dan polanya “kota” sehingga sangat sulit untuk mengembangkan model ini. Tetapi mungkin ada baiknya untuk meninjau kembali struktur organisasi Muhammadiyah yang trukturnya sangat mirip dengan birokrasi pemerintahan ini supaya memungkinkan untuk memunculkan ranting-ranting Muhammadiyah yang berbasis sektoral atau profesi sebagaimana yang pernah diutarakan Muslim Abdurrahman. Sehingga tidak tabu lagi dari (aktivis) Muhammadiyah untuk membuat pengajian di sektor nelayan, buruh pabrik dan sektor-sektor rakyat marginal yang lain. Dengan infra struktur yang telah dimiliki Muhammadiyah maka tidak ada alasan lagi bahwa pimpinan Muhammadiyah di daerah-daerah untuk menunggu juklak dan juknis dari pimpinan pusat. Dan akhirnya sumber daya kader yang melimpah di tingkatan bawah akan lebih aktif melakukan dakwah pemberdayaan masyarakat sehingga di tengah-tengah penderitaan rakyat tidak muncul lagi pertanyaan dimanakah Muhammadiyah?

Adi Sucipto
Penulis adalah Ketua
DPD IMM Jawa Tengah periode 2004-2006

*sumber Suara Muhammadiyah 16 – 30 Juni 2006

About Author:

kadang NgeBlog, kadang baca buku, Pengguna linux biasa yang kadang ngajar tentang IT, kadang matematika dan kadang juga tentang web

Leave A Comment