Kampanye software legal

Ada yang menarik dengan serangan ransomware akhir-akhir ini, yaitu tentang tebusan dan deteksi OS legal. Pada beberapa waktu yang lalu ransomware menyerang saat akhir pekan dimana banyak PC tidak digunakan dan berakhir dengan kepanikan pengguna PC pada saat masuk kerja. Dan kepanikan ini sampai menjadikan layanan perkantoran menghentikan layanan yang berbasis layanan daring. Berapa biaya yang harus dibayar untuk kepanikan ini.
Patching atau menambal OS, mematikan jaringan internet seharian di kantor adalah hal yang cukup menyita waktu dan membosankan. Iya karena menambal OS butuh waktu untuk mengunduh dan juga install, lebih-lebih dengan kepanikan bahwa jaringan harus dimatikan. Dan dengan patching akhirnya mau atau tidak mau kita menyatakan diri bahwa OS siap untuk didata secara sukarela.
Kenapa menyerang windows? Pengguna windows baik legal maupun bajakan, khususnya di Indonesia sangat dominan. Jadi serangan ransomeware ini adalah momok kepanikan yang luar biasa. Jika kita telusuri penggunaan windows baik diperkantoran ataupun lembaga pendidikan begitu mengakar dan bahkan berkurikulum. Saat ini kita tidak usah bertanya, apakah windows ori atau bajakan, karena kadang kita memaklumi bahwa belajar boleh pakai bajakan. Walaupun ada fatwa MUI tentang penggunaan software bajakan, tapi kan masi ada yang ngeles karena ‘darurat’.
Nah kalau sebagai model bisnis ini menarik, pembuat ransomware membidik pangsa pasar yang tepat. Walaupun belum ada bukti bahwa malware ini menyebar di indonesia, tetapi teror yang dilakukan tergolong berhasil. Bukan berarti aku ndukung pembuat ransomware lho.
Teror pada IT yang sangat terkenal dan dicarikan solusi bersama adalah agenda Y2K yang mengharuskan pengguna komputer, dan lagi-lagi windows yang kena saat itu karena menggunakan sistem penanggalan 2 digit, berbeda dengan pengguna unix base yang bertanggal berdasar epoch time. Saat itu banyak perusahaan yang bergantung dengan komputer untuk transaksinya harus patch ulang sistem operasinya. Nah saat itu adalah kesalahan pada sistem penanggalan oleh perusahaan komputer sehingga perusahaan bertanggungjawab untuk memperbaikinya. Nah pada serangan ransomware ini perusahaan (vendor) juga sudah memberikan patch karena ada aplikasi yang bolong, tetapi serangan ini tidak hanya menyasar pada perusahaan saja, bahkan pengguna perseoranganpun merasa terancam dengan malware ini.
Teror dan kepanikan adalah serangan yang sifatnya psikologis dan ini bekerja dengan sempurna tanpa senjata konvensional.
Pasca ransomware wannacry attack, ada pendapat dari anggota legislatif untuk pembuatan sistem operasi mandiri yang bebas dari serangan malware ini. Lagi-lagi ide ini seperti reinventing the wheel, karena proyek yang pernah digagas oleh pemerintah saat itu ada IGOS, tapi yang jelas sebelum pak owi presidennya, dan proyek ini berjalan tetapi tidak lancar. Dukungan pemerintah untuk implementasi masih rendah, hanya beberapa kota yang migrasi ke sistem operasi opensource, salah satunya kota pekalongan yang implementasi hingga kelurahan pada saat itu. Dan proyek IGOS dalam bentuk sistem operasi berjalan dalam igos nusantara, tetapi belum meluas untuk penggunaannya di instansi pemerintahan. Proyek lain ada blankonlinux yang cukup banyak komunitas pengembangnya.
Nah mungkin dengan adanya serangan malware yang membuat panik ini pemerintah dan rakyat indonesia mulai untuk berpindah pada sistem operasi yang tidak mempan dengan serangan malware. Mengikuti fatwa MUI utk menggunakan software legal, untuk sistem operasi yang legal ada linux yang bisa didapatkan secara ‘free’ ataupun menggunakan versi enterprise bagi perusahaan yang punya banyak uang dan butuh support yang berkelanjutan. Nah mungkin dengan ini aku mengajak kaum muslimin indonesia untuk bergabung dengan GNPF MUI khususnya fatwa penggunaan software legal, karena pembajakan adalah samadengan mencuri, dan kedaruratan tidak berlaku selama ada alternatif yang lebih baik daripada membajak.

About Author:

Leave A Comment