Antara Sertifikasi dan Standarisasi Mutu Ulama Indonesia

Mungkin saat ini masih ramai menjadi polemik dan yang heboh adalah munculnya meme dan humor tentang sertifikasi khatib. Istilah sertfikasi yang sering kita dengar adalah adanya sertifikasi guru dan dosen, yang biasanya ribet walaupun akan ada penghargaan yaitu tunjungan sertifikasi guru/dosen. Padahal kalau di dunia profesional saya yakin kita sudah tidak risih mendengar kata sertifikiasi dan juga sertifikat pengakuan profesi tertentu yang biasanya dicapai dengan ujian-ujian tertentu dan juga tidak murah. Misal seorang programmer Java, pasti akan bangga jika dapat meraih sertifikasi dari Oracle. Atau mungkin para pengejar beasiswa juga akan bangga jika dapat menempuh ujian sertifikasi IELTS dengan skor tinggi. Itu yang lazim dalam dunia profesional, yang tentunya dengan adanya sertifikat berarti ada pengakuan terhadap profesi yang sedang ditekuni.

Iya sertifikasi profesi di Indonesia diatur kok dengan SKKNI yang dikelola oleh BNSP. Untuk saat ini sudah ada 17 badan, lembaga atau kementerianΒ Β yang mempunyai sertifikasi seperti pada laman ini. Nah saat ini yang dari kementerian agama sepertinya belum ada yang dijadikan standar kompetensinya. Padahal dibidang yang dikelola kementerian agama ini akan banyak yang dapat disertifikasi, misal penyelenggara Umroh ataupun KBIH, pengelola ZIS (Zakat Infaq Sodaqah) . Nah demikian juga dengan khatib misalnya, untuk sertifikasinya harus berdasar kompetensi juga, misal ahli tafsir quran dan hadits ini akan menjadi berapa level dalam SKKNI sehingga seorang dapat disebut ahli tafsir itu harus mempunyai standar kompetensi apa saja. Untuk menjadi pengelola KBIH itu harus punya standar komptensi apa saja, dan untuk menjadi pengelola ZIS harus mempunyai komptensi apa. Dan sertifikasi ini sebagai bentuk pengakuan profesi pada bidangnya.

Tatacara membuat standar kompetensi ini ada tahapannya, biasanya diajukan oleh asosiasi hingga kemudian di plenokan di BNSP untuk ditetapkan menjadi standar kompetensi. Berarti sangat memungkinkan akan adanya sertfikasi pada bidang-bidang profesi yang berkaitan dengan keagamaan ini. Sehingga sertifikasi bukan sekedar pendataan ataupun penyesuaian pada nilai-nilai tertentuu tetapi lebih pada pengakuan kompetensi kerja. Nah kalo sertifikasi khatib kira-kira bagaimana? ya semestinya itu menjadi domain para DKM dan BKM untuk menjadikan hal ini sebagai pengakuan profesi seorang khotib, sehingga tidak asal menunjuk khatib. Walaupun kompetensi adalah pengakuan dari lembaga ataupun masyarakat bukan berarti harus ditempuh secara uji formal, semisal Johan Budi yang berprofesi sebagai seorang juru bicara bidang komunikasi apakah beliau tidak akan diakui sebagai pemegang sertifikat bidang itu. Ataupun bu menteri Susi yang secara pendidikan formal tidak lulus SMA tetapi mempunyai kompetensi bidang kelautan.

Sertifikasi adalah pengakuan publik terhadap sebuah profesi yang digeluti oleh seseorang. Nah biar gak rancu tentang isu sertifikasi khatib harusnya kementerian agama memberikan gambaran yang gamblang tentang ini, sehingga tidak berkesan sebagai penyeseuaian khatib dengan visi pemerintah semata. Menuju pengakuan profesi ini memang harus ada standar-standar baku yang harus dikuasai, sehingga tidak salah jika muhammadiyah mengangkat isu standarisasi mutu ulama daripada sertifikasi. Iya standarisasi mutu menurutku ya tetap saja harus berpijak pada kompetensi apa yang harus dikuasai ulama. Dan mungkin ini adalah tahapan awal untuk membuat standar mutu ulama, yang kemudian menjadi sertifikasi profesi kelembagaan seperti yang diatur di BNSP. Tetapi semua kembali pada cara pandang kita terhadap istilah sertifikasi ini, apakah ini bentuk anggapan penyeragaman ataukah pengakuan sebuah profesi …

About Author:

Leave A Comment