Pemilu aja

Pemilu sudah usai begitulah saat ini, hasil pemilihan dan juga perkiraan yang terpilih untuk mewakili rakyat di legislatif pun sudah mulai jelas. Pemilu sebagai wujud daulat rakyat tahun ini betul-betul menjadi pesta rakyat. Sedikit atau banyak, diakui atau tidak pada dasarnya kita semua berkontribusi pada pesta ini. Maraknya ‘money politics’ adalah cerminan masyarakat kita yang sudah muak dengan perilaku wakil-wakil kita, tapi rakyat hanya pragmatis melawan itu, sehingga pilihannya hanya menerima ‘uang’ dan memilih setelah itu tidak mau tahu hasilnya. Dan ini merata se Indonesia, sehingga seolah semua calon anggota legislatif yang ingin menjadi wakil rakyat harus berduit dan berlaku ‘baik’ pada rakyat.

Fenomena ‘sakit’ ini begitu mengerikan, uang yang disebarpun belum jaminan untuk menjadikan seseorang untuk duduk sebagai anggota dewan. Saling sikut, saling serang dan saling membeli dengan harga tinggi pada satu suara menjadikan persaingan yang tidak sehat antar calon anggota dewan yang terhormat. Dan sebagian rakyat dengan pragmatis memilih siapa yang membayar lebih tinggi. Basis massa menjadi rusak dan tidak menjadikan pendidikan politik yang bagus. Seolah pesta demokrasi adalah pesta bagi-bagi angpau bukan lagi sebuah penyadaran dan partisipasi politik massa.

Adakah yang salah dari fenomena ini?

Pakar-pakar politik hanya menilai dan mensurvey suara nasional yaitu suara untuk DPR Pusat, sehingga fenomena rakyat yang sangat mengerikan itu tidak terpotret secara gamblang di pentas nasional. Persaingan sangat ketat terjadi pada penentuan kursi dewan di tingkat kabupaten/ kota, politik uang berlaku diranah ini. Praktik pragmatisme dan transaksional begitu terasa, sehingga anggaran yang tidak rasional pun digelontorkan untuk persaingan ini. Ideologi bukan lagi sebagai preferensi untuk memilih kandidat tetapi lebih pada kemampuan kandidat untuk menghidupi massa yang ingin dimintai dukungannya. Program kerja partai ataupun iklan politik dimedia tidak begitu berpengaruh untuk menentukan pilihan.

Partai sebagai naungan pun menjadi pasif dan tidak begitu berarti bagi tiap kandidat, karena representasi partai tidak begitu kuat mengikat para kandidatnya. Kedudukan partai menjadi sebuah lembaga untuk menaungi kandidat ketika mendaftar di KPU. Peran partai politik sekedar untuk rekruitmen kandidat yang berduit, bukan lagi untuk menyemai kader politik dan kader pemimpin. Sehingga kandidat lebih banyak berasal dari simpatisan bukan dari anggota inti ataupun pimpinan partai. Pendidikan kader yang instan dan pengetahuan politik berdasar pada yang berlaku dimasyarakat menjadikan kandidat makin pragmatis dalam mengambil langkah politik.

Kader partai ataupun mereka yang sudah lama bergelut dikepartaian tidak ada yang berani untuk mencalonkan diri dalam pemilu karena takut dengan modal yang harus dikeluarkan. Kampanye memang membutuhkan biaya dan itu wajar jika tiap kader partai politik dan partai sendiri mulai memikirkan. Tetapi biaya politik tinggi untuk transaksi suara secara langsung kepada rakyat ini yang menjadikan kader tidak berani dan akhirnya mempersilahkan orang-orang yang bermodal untuk masuk dalam sistem politik ini. Dan inilah kekacauan yang ada di partai walaupun ada partai yang tidak mengakui dengan fenomena ini.

Dengan berkurangnya kader-kader terdidik yang mencalonkan diri di pemilu maka tidak ada lagi kontrol mengikat dari partai, seolah kandidat yang mencalonkan diri sudah dapat membeli kendaraan politik. Dan mereka (para kandidat) menjadi ujung tombak pendulang suara rakyat secara langsung, bersama partai ataupun tidak. Kandidat ini yang harus menanggung langsung dana kampanye dan juga transaksi suara untuk tiket kursi dewan yang ingin diraihnya. Partai dalam hal ini menjadi kurang perannya, walaupun kerja-kerja politik partai masih ada tetapi menjadi tidak berasa.

About Author:

Leave A Comment